SINOPSIS
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila, bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia memperoleh perlakuan yang adil, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan maupun kebutuhan spiritual atau rohani. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan bernegara.
Prasa adil dan makmur, dengan mendahulukan kata adil berarti bobot atau nilai adil lebih besar dari pada makmur. Jika kemakmuran didahulukan, maka bisa jadi keadilan tidak tercapai. Kemakmuran tanpa keadilan adalah kemakmuran semu, yang pada suatu ketika bisa mengakibatkan keruntuhan.
Pelaksanaan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disusun Pemerintah setiap tahun. APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Program-program pembangunan dalam APBN diprioritaskan untuk mengangkat kualitas hidup rakyat, utamanya mereka yang ada di lapisan bawah, agar keadilan sosial dapat terwujud.
Dengan demikian program-program pembangunan tersebut selain dapat meningkatkan pendapatan penduduk, juga bisa menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dari data BPS tampak hasil pembangunan masih belum bisa mengangkat derajat rakyat lapisan bawah. Pendapatan perkapita penduduk Indonesia memang sudah naik, sehingga Indonesia termasuk kelompok negara berkembang. Namun jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi, sekitar 11 persen. Sementara itu, pembagian pendapatan juga masih timpang, seperti tercermin dari indeks gini ratio, yang walaupun sudah membaik, tetapi masih cukup tinggi, yaitu 0, 39. Hal itu menunjukkan bahwa hasil pembangunan baru dinikmati oleh golongan atas dan menengah, belum merembes sampai lapisan bawah. Bahkan berbagai program jaminan sosial, seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, kredit usaha rakyat, dan pelibatan usaha kecil dan menengah dalam proyek-proyek pembangunan lebih menguntungkan kedua golongan tersebut.
Untuk memicu kenaikan pendapatan, terutama golongan bawah, maka program-program pembangunan harus diprioritaskan untuk mencerdaskan dan memberdayakan rakyat tertinggal dengan porsi pendidikan dan kesehatan yang lebih besar, sehingga kemampuan mereka bisa meningkat. Program jaminan sosial dan bantuan/subsidi (beras, listrik, dan gas) harus tepat sasaran, benar-benar diterima oleh keluarga/rumah tangga miskin. Proyek-proyek pembangunan diutamakan pada usaha padat karya yang dapat melibatkan rakyat golongan bawah, agar pendapatan mereka bertambah. Demikian pula pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu mendapat perhatian.
